CMI||Lombok Timur, NTB- Ribuan tenaga honorer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti tenaga teknis, tenaga kesehatan, Satpol PP, dan lainnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD), menggelar aksi damai di Depan kantor Bupati Lombok Timur pada Senin, (20/01/2025).
Aksi yang dimulai pada pukul 09.50 WITA berjalan dengan tertib dan kondusif. Sebelum melakukan audiensi, para peserta aksi menggelar orasi dan serta pembacaan solawat bersama sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Kemudian perwakilan dari berbagai OPD sebanyak 200 orang melaksanakan hearing dengan Pj Bupati Lombok Timur, M. Juaini Taofik.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu penting yang menjadi perhatian masyarakat di bahas secara terbuka . pj Bupati menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan menegaskan komitmennya untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama.
Seperti yang disampaikan oleh ketua Forum Komunikasi Honorer Daerah Lombok Timur,Irwan, dimana upah yang diterima setiap orang berbeda-beda mulai dari Rp 550 ribu hingga Rp 750 ribu. Hal ini yang menjadi dilema dan berharap gaji yang mereka terima diberikan sesuai dengan UMK Kabupaten Lombok Timur.
“kami meminta pemerintah memperhatikan nasib para honorer” ucapnya saat melakukan audiensi
Selain itu, perwakilan dari tenaga kesehatan yang turut serta dalam aksi juga menyuarakan keresahan mereka saat audiensi. Mereka mengungkapkan bahwa telah mengabdi di puskesmas selama belasan tahun dengan gaji yang kecil. Tidak hanya itu mereka juga tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang layak.
“ Saya sudah bekerja belasan tahun mengabdi di puskesmas dengan gaji yang kecil, bahkan tanpa adanya jaminan kesehatan, seperti BPJS mungkin. Mohon lihat dan perhatikan nasib kami pak,” tegas Aisyah
Aksi yang berlangsung selama 3 jam lebih itu mendapatkan respon positif dengan menggelar audiensi bersama Pj Bupati dengan memberikan jawaban atas berbagai tuntutan yang diajukan oleh masa aksi. Salah satu poin yang disampaikan dalam audiensi adalah terkait PPPK. Pj Bupati menegaskan bahwa proses pengangkatan dari pegawai paruh waktu ke penuh waktu tidak akan melalui tes atau seleksi tambahan.
“ Formasi dari PPPK, baik dari tenaga paruh waktu hingga penuh waktu, memang tidak akan melalui proses seleksi lagi,” ujar M. Juaini Taofik dihadapan peserta audiensi.
Selain itu, Pj. Bupati juga menyoroti permasalahan terkait besaran gaji yang diterima oleh tenaga kesehatan dan guru yang dianggap belum sesuai. Ia menjelaskan bahwa gaji tenaga kesehatan ditentukan oleh puskesmas tempat mereka bertugas, sedangkan gaji guru bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“kami memahami aspirai yang di sampaikan. Oleh karena itu semua akan diatur secara bertahap agar sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tambahnya.(Novi/CMI/03)
.jpg)
Komentar
Posting Komentar